JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeluarkan peringatan keras bagi para pengusaha dan produsen pangan yang mencoba menaikkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan mencabut izin usaha hingga menyeret pelaku ke ranah pidana.
"Sudah ada HET. Kalau ada yang melewati HET, itu ditindak. Kemarin kami temukan ada dua perusahaan yang menaikkan harga, kami minta dilacak sampai produsennya, sampai pabriknya," ujar Amran dalam keterangannya kepada media, Senin (22/12).
Tindakan Tegas dan Sanksi Pidana
Amran menjelaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan telah dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Fokus utama pemantauan adalah komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, daging ayam, dan telur.
Ia menyoroti temuan di mana minyak goreng dijual seharga Rp18.000, padahal harga yang ditetapkan seharusnya Rp15.700. "Jangan semena-mena menggunakan kesempatan karena saudara kita mau Natal dan Tahun Baru. Jika terbukti (melanggar), sanksinya adalah pidana dan pencabutan izin," tegasnya.
Stok Beras Pecah Rekor Sepanjang Sejarah
Di sisi lain, Mentan menepis alasan kelangkaan stok sebagai penyebab kenaikan harga. Ia mengungkapkan bahwa stok beras nasional di Bulog saat ini mencapai 3,53 juta ton. Angka ini diklaim sebagai stok akhir tahun tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia tanpa melalui jalur impor.
"Dulu maksimal hanya 2 juta ton, itu pun impor. Sekarang tanpa impor stok kita 3,5 juta ton. Jadi tidak ada alasan menaikkan harga, stok kita lebih dari cukup," jelas Amran.
Pantauan Komoditas Lain
Terkait kenaikan harga cabai dan bawang merah, Amran menilai fluktuasi tersebut masih dalam batas wajar karena faktor cuaca dan bencana hujan. Namun, untuk komoditas yang mengalami surplus seperti beras, minyak goreng, telur, dan ayam, ia memastikan harga di tingkat peternak dan produsen terpantau stabil.
Mentan meminta para pengusaha untuk bekerja sama menjaga kondusivitas harga hingga memasuki masa Ramadan tahun depan. Ia menekankan bahwa pemerintah akan terus memonitor rantai distribusi mulai dari hulu agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.
Sumber Informasi: