JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkeadilan sebagai kunci utama mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan AHY saat menjadi Keynote Speaker dalam acara Big Alpha Business Summit 2025. Dalam pidatonya, AHY menekankan bahwa target ambisius tersebut memiliki syarat mutlak.
"Angka 8% bisa tercapai jika dan hanya jika (if and only if) ini semua dilakukan secara tepat, menyasar pada upaya pemerataan yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan," ujar AHY di hadapan para pelaku bisnis dan investor, termasuk Sandiaga Uno dan Pandu Syahrir.
Lima Pondasi Infrastruktur
Untuk mendukung visi tersebut, AHY memaparkan lima pondasi utama pembangunan infrastruktur yang kini menjadi fokus pemerintah:
Ketahanan Pangan, Energi, dan Air: Optimalisasi bendungan serbaguna dan transisi ke energi terbarukan.
Peningkatan Kualitas Hidup: Perbaikan sekolah, rumah sakit, dan penyelesaian backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta kepala keluarga.
Konektivitas: Pengembangan jalan, pelabuhan, bandara, dan kereta logistik untuk menekan biaya logistik nasional.
Ketahanan Lingkungan: Keseimbangan antara kesejahteraan (prosperity) dan keberlanjutan (sustainability), termasuk pengelolaan sampah.
Pemerataan Wilayah: Revitalisasi kawasan transmigrasi dan reforma agraria.
Soroti Bencana dan "Hantu" Proyek Mangkrak
Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyoroti urgensi infrastruktur tangguh bencana (resilient infrastructure). Ia melaporkan kondisi terkini di tiga provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat) yang baru saja dilanda bencana alam, di mana lebih dari 140.000 rumah warga hancur atau rusak.
"Kita harus siap mitigasi. Kepala BMKG sudah mengingatkan adanya bibit siklon tropis berikutnya bernama 'Bakung' yang mengintai wilayah Lampung hingga Jawa Barat," peringatnya.
Selain itu, AHY mengkritik pola pembangunan masa lalu yang kurang terintegrasi. Ia mencontohkan Bandara Kertajati yang sempat sepi karena akses dan ekosistem pendukungnya belum siap saat diresmikan.
"Jangan hanya membangun untuk angka (numbers), tapi kualitas juga harus diperhatikan. Evaluasi kami menunjukkan banyak infrastruktur megah tapi dampaknya kurang terasa karena masalah perencanaan dan integrasi," tegasnya.
Menutup pidatonya, AHY mengajak sektor swasta dan investor internasional untuk berkolaborasi, seraya menjanjikan kepastian hukum dan iklim investasi yang lebih jelas demi mencegah opportunity loss ke negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.