Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya meningkatkan kualitas kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tidak hanya berfokus pada pelatihan manajerial dan teknis, BPSDMD NTB kini tengah mengejar transformasi status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta mewajibkan pemahaman pariwisata dasar bagi ASN di berbagai sektor.
Kepala BPSDMD NTB, Dr. Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa perubahan pola pikir (mindset) ASN adalah hal mendasar yang harus dibenahi. Ia menekankan bahwa ASN tidak boleh sekadar datang ke kantor menggugurkan kewajiban, tetapi harus memahami program unggulan daerah.
"ASN tuh mindset-nya harus diubah. Jangan hanya datang, duduk, pulang. Mereka harus paham program unggulan daerah ini apa dan mengambil peran di mana. Ini yang menjadi fokus pengembangan kompetensi kami," ujar Baiq Nelly saat diwawancarai, baru-baru ini.
Wajib Paham Pariwisata Dasar
Mengingat NTB sebagai daerah destinasi wisata strategis, Baiq Nelly menyoroti pentingnya penguasaan kompetensi pariwisata dasar bagi seluruh ASN, bukan hanya mereka yang bertugas di Dinas Pariwisata.
Menurutnya, ASN di dinas teknis seperti Dinas Pertanian, Kehutanan, hingga Kelautan dan Perikanan harus memiliki konsep pariwisata dalam program kerjanya.
"Contohnya ASN Dinas Pertanian harus bisa menata jalan tani yang cantik menjadi objek wisata, seperti Terasering Mareje. Atau Dinas Kehutanan yang mengelola hutan menjadi destinasi menarik. ASN yang bertugas di potensi-potensi inilah yang ingin kita berikan materi pariwisata dasar dan Sapta Pesona," jelasnya.
Untuk menyiasati keterbatasan fiskal daerah dalam pelaksanaan pelatihan ini, BPSDMD NTB mengedepankan strategi kolaborasi. Pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) untuk memfasilitasi pelatihan tersebut.
Transformasi Menuju BLUD
Selain penguatan SDM, BPSDMD NTB juga tengah mempersiapkan diri untuk bertransformasi menjadi BLUD. Langkah ini diambil untuk memangkas rantai birokrasi dalam pelayanan diklat, khususnya bagi instansi vertikal atau pihak luar yang ingin menggunakan jasa BPSDMD.
Baiq Nelly menjelaskan, dengan status BLUD, fleksibilitas pengelolaan anggaran akan lebih mudah. Instansi luar yang ingin mengadakan pelatihan di pertengahan tahun anggaran bisa langsung menyetor biaya dan melaksanakan kegiatan tanpa harus menunggu perubahan anggaran pendapatan daerah.
"Kami ingin memutus rantai birokrasi yang menghambat proses pengembangan kompetensi. Jika sudah BLUD, prosesnya lebih cepat dan pendapatan bisa langsung dikelola untuk operasional, seperti honor pengajar," ungkapnya.
Saat ini, BPSDMD NTB mencatatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1 miliar, yang mayoritas bersumber dari sewa asrama dan gedung. Jika status BLUD tercapai dan fasilitas ditingkatkan, potensi pendapatan ini diprediksi akan meningkat signifikan.
Sepanjang tahun berjalan, BPSDMD NTB tercatat telah memfasilitasi lebih dari 4.000 peserta untuk pelatihan manajerial (kepemimpinan) dan sekitar 500 peserta untuk pelatihan teknis bersertifikat.
alfonkpictures.com - News and Entertainment