MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan klarifikasi terkait teguran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut merupakan hal yang wajar mengingat tahun ini merupakan tahun transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Yang ditegur banyak. Ini hampir sebagian besar provinsi juga mengalami situasi yang sama karena tahun ini kan tahun RPJMD," ungkap Iqbal.
Ia mengakui bahwa penyusunan APBD kali ini membutuhkan banyak penyesuaian teknis agar selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah yang baru. Kendati demikian, Gubernur memastikan perbaikan telah dilakukan dan optimistis tata kelola anggaran tahun depan akan lebih disiplin.
"Kita akan lakukan perbaikan dan Insyaallah tahun depan ini akan lebih baik," pungkasnya.