TIDORE KEPULAUAN – Kunjungan kerja Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, ke Dusun Roy, Desa Aketobololo, Kecamatan Oba Tengah, Selasa (06/01/2026), diwarnai momen emosional. Agenda yang mulanya difokuskan pada program Pasar Murah dan Perhutanan Sosial ini berubah menjadi ajang curahan hati (curhat) warga terkait dugaan ketidakadilan penyaluran bantuan desa.
Salah satu sorotan utama dalam kunjungan tersebut adalah pengaduan seorang warga mengenai pencabutan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi anaknya yang penyandang disabilitas bernama Yohanes. Ibu tersebut mengaku bantuan untuk anaknya dialihkan kepada pihak lain yang dinilai lebih mampu.
Mendengar laporan tersebut, Gubernur Sherly langsung memanggil Kepala Desa (Kades) Aketobololo di hadapan warga. Sang Kades berdalih bahwa pencoretan nama tersebut merupakan hasil musyawarah desa dan voting. Namun, situasi memanas ketika Gubernur menantang peserta musyawarah yang hadir untuk membuktikan klaim tersebut.
"Mana yang kemarin ikut voting untuk hapus Yohanes punya BLT? Berdiri," tegas Sherly. Hening, tidak ada warga yang mengaku.
Seorang Ketua RT yang hadir justru memberikan kesaksian bahwa nama Yohanes sudah hilang saat penetapan final, bukan saat musyawarah awal. Merespons hal ini, Gubernur menegur keras perangkat desa agar berlaku jujur dan meminta staf Pemprov segera mencatat data Yohanes untuk dialihkan ke bantuan Kementerian Sosial (Kemensos).
"Bapak-bapak harus jujur. Pak Kades, selagi masih dikasih amanah oleh Tuhan harus adil. Kalau adil masyarakat senang, didoakan sehat panjang umur," ujar Sherly mengingatkan Kades yang sudah menjabat selama empat tahun tersebut.
Keluhan Nepotisme dan Hunian
Selain masalah BLT, warga bernama Domingus juga menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan desa saat ini dibandingkan periode sebelumnya. Ia menuding bantuan desa kerap kali hanya berputar di lingkup keluarga staf desa, sementara warga lain kesulitan.
"Staf-staf desa jadi keluarga, ulang-ulang (dapat) sumbangan. Masyarakat lain sulit," ungkap Domingus. Ia juga meminta bantuan lahan hunian baru ke arah darat karena area pesisir sudah terlalu padat.
Menanggapi hal ini, Sherly menyetujui rencana relokasi hunian ke arah darat (bukan reklamasi pantai) melalui skema TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Ia menginstruksikan dinas terkait untuk memetakan lahan APL (Areal Penggunaan Lain) yang bisa digunakan untuk perumahan warga.
Industrialisasi Gula Semut 2026
Di luar dinamika sosial, Gubernur Sherly membawa kabar baik bagi sektor ekonomi, khususnya bagi petani gula aren. Ia mengungkapkan rencana pembangunan rumah produksi gula semut modern berskala besar pada tahun 2026.
"Nanti kita adakan satu rumah produksi besar di satu kecamatan (sentralisasi). Jadi kalian semua masukan ke satu rumah produksi biar standar ekspor," jelasnya.
Langkah ini diambil setelah melihat potensi pendapatan petani aren lokal yang bisa mencapai Rp5-10 juta per bulan, namun terkendala alat dan standardisasi produk.
Program Desa Presisi
Untuk membenahi carut-marut data bantuan sosial dan kepemilikan lahan hutan sosial, Gubernur mengumumkan akan segera menurunkan tim "Desa Presisi". Tim ini bertugas melakukan pemetaan wilayah menggunakan drone dan sensus mendetail.
"Nanti tim datang bawa drone, cerita semua lahan ada berapa, potensi di mana, siapa yang pemalas, siapa yang rajin, mana yang rumah bagus tapi dapat bantuan dobol, itu dilist semua," pungkas Sherly.
Kunjungan ditutup dengan peninjauan stan UMKM warga yang memproduksi olahan sagu dan gula semut, serta pembagian 2.000 paket sembako murah bagi warga setempat.
alfonkpictures.com - News and Entertainment