BOGOR – Presiden RI resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang akan fokus menangani dampak kerusakan di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, ditunjuk langsung sebagai Ketua Satgas tersebut.
Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mengikuti retret kabinet yang berlangsung selama 8 jam di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Selasa (6/1/2026) malam.
"Bapak Presiden memutuskan membentuk Satgas karena bencana kali ini berdampak luas di tiga provinsi. Beliau meyakini di bawah koordinasi Pak Mendagri, penanganan akan berjalan lebih baik," ujar Prasetyo.
Dalam tugasnya, Tito akan didampingi oleh Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua Satgas, dengan Dewan Pengarah yang diketuai oleh Menko PMK. Mensesneg menegaskan bahwa tugas Satgas ini berbeda dengan BNPB yang fokus pada tanggap darurat. Satgas akan fokus pada pemulihan jangka panjang, termasuk perbaikan jalan, jembatan putus, dan yang paling mendesak: hunian tetap bagi pengungsi.
"Prioritas pertama adalah sesegera mungkin membangun hunian bagi saudara-saudara kita yang masih di pengungsian," tegasnya.
Lelang 75 Blok Minyak dan PR Listrik Desa
Selain isu bencana, retret malam itu juga membahas sektor energi. Menteri ESDM melaporkan capaian lifting minyak yang berhasil memenuhi target APBN sebesar 605.000 barel per hari. Guna mendongkrak produksi tahun 2026, pemerintah akan mengambil langkah agresif.
"Ada 75 blok minyak baru yang kita harapkan bulan depan sudah bisa dilelang untuk mempercepat penambahan produksi," kata Prasetyo.
Namun, Presiden memberikan catatan merah terkait elektrifikasi. Masih ada sekitar 5.700 desa di Indonesia yang belum menikmati aliran listrik. Sepanjang 2025, baru 1.400 desa yang berhasil disambungkan. Presiden memerintahkan agar sisa desa gelap gulita tersebut harus tuntas teraliri listrik pada tahun 2026 ini.
Kerja "Out of The Box"
Menutup arahannya kepada seluruh menteri, Presiden menekankan pentingnya meninggalkan ego sektoral. Ia meminta para pembantunya bekerja cerdas dan berani mengambil terobosan yang tidak normatif (out of the box).
"Kita harus bekerja cepat, smart, dan terkadang tidak boleh normatif untuk mencari terobosan demi kepentingan rakyat," pungkas Mensesneg menirukan pesan Presiden.