Gebrakan Baru Presiden Prabowo! Bentuk Satgas Khusus: Targetkan 120 Juta Motor Bensin 'Lenyap' dalam 4 Tahun?
Kejar Kedaulatan Energi, Presiden Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Transisi
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi guna mempercepat pencapaian kedaulatan energi nasional. Langkah strategis ini mencakup ambisi besar pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga konversi massal kendaraan listrik dan kompor LPG.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Kamis (5/3), mengungkapkan bahwa dirinya telah ditunjuk langsung oleh Presiden untuk memimpin satgas tersebut.
"Kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan arahan ini secara cepat," ujar Bahlil dalam keterangan persnya.
Target Ambisius 100 Gigawatt
Fokus utama Satgas ini adalah mengawal pembangunan PLTS berkapasitas 100 Gigawatt. Presiden Prabowo meminta agar implementasi proyek energi terbarukan ini tidak memakan waktu lama. Bahlil menyebutkan target penyelesaian dipatok dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun ke depan, lebih cepat dari estimasi sebelumnya.
Selain infrastruktur pembangkit, pemerintah juga membidik konversi 120 juta sepeda motor bensin ke motor listrik. Bahlil menjelaskan bahwa teknologi konversi kini semakin terjangkau, dengan estimasi biaya antara Rp4 juta hingga Rp6 juta per unit.
"Orientasinya adalah transisi energi yang cepat sekaligus mengurangi beban subsidi. Konversi dari PLTD (diesel) ke PLTS akan menciptakan efisiensi besar pada subsidi listrik kita," tambahnya.
Kurangi Ketergantungan Impor
Senada dengan Bahlil, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek), Brian Yuliarto, menekankan bahwa percepatan ini sangat krusial untuk melindungi ekonomi nasional dari fluktuasi harga energi global. Salah satu langkah konkretnya adalah penggantian kompor LPG ke kompor listrik.
"Presiden meminta agar ketergantungan kita terhadap impor dan harga global yang dinamis bisa dikurangi. Dengan beralih ke kompor listrik, beban subsidi LPG pada APBN akan lebih stabil," jelas Brian.
Langkah masif ini tidak hanya sekadar upaya menjaga lingkungan melalui energi bersih, tetapi merupakan bagian dari peta jalan besar pemerintah untuk memastikan Indonesia berdaulat secara energi dan mandiri secara fiskal.