Presiden Prabowo Subianto terus memacu percepatan program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi nasional sebagai langkah menuju kemandirian ekonomi. Dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3/2026), Presiden memberikan instruksi tegas untuk mengoptimalkan seluruh aset sumber daya alam (SDA) demi kepentingan negara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah memfinalisasi tambahan 13 item hilirisasi baru. Proyek strategis ini diperkirakan menelan investasi jumbo.
“Kami menambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan segera kita bahas finalisasinya,” ujar Bahlil usai mengikuti ratas tersebut.
Progres Hilirisasi Tahap Pertama
Bahlil melaporkan bahwa dari 20 item hilirisasi pada tahap pertama, sebagian besar telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking). Sisanya dijadwalkan akan memulai proses konstruksi pada bulan depan.
Menurut Bahlil, hilirisasi merupakan harga mati untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memiliki nilai tambah tinggi dan tidak dijual murah di pasar internasional. "Target kita adalah bagaimana hilirisasi bisa berjalan dan transisi energi bisa terjadi," tegasnya.
Optimalisasi Etanol dan CPO untuk Swasembada
Selain mineral, fokus utama Presiden Prabowo adalah pencapaian swasembada energi. Bahlil menyebutkan Presiden memerintahkan optimalisasi seluruh potensi domestik, mulai dari pengembangan bioenergi hingga energi baru terbarukan (EBT).
“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi yang ada, baik itu etanol maupun biodiesel dari CPO (minyak sawit mentah). Kita dorong transisi energi ini agar ketahanan energi nasional terjaga,” jelas mantan Menteri Investasi tersebut.
Sinyal Kenaikan Harga Patokan Mineral (HPM) Nikel
Dalam upaya meningkatkan pendapatan negara yang lebih adil, Bahlil memberikan sinyal kuat akan adanya penyesuaian regulasi pada sektor nikel. Ia menyebut Presiden meminta agar celah-celah pendapatan negara dari sektor mineral yang selama ini dianggap belum optimal segera diperbaiki.
“Kemungkinan besar HPM (Harga Patokan Mineral) untuk nikel akan saya naikkan,” ungkap Bahlil mengacu pada instruksi Presiden untuk mencari sumber pendapatan baru di sektor mineral.
Relaksasi Produksi yang Terukur
Mengenai komoditas batu bara dan nikel, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan yang ada sambil terus memantau dinamika supply and demand global. Namun, Bahlil membuka peluang adanya relaksasi perencanaan produksi jika harga pasar tetap stabil dan menguntungkan.
“Jika harganya stabil terus, bagus, kita akan buat relaksasi tapi terukur. Yang penting jangan sampai barang kita dijual murah. Semuanya harus dalam batas koordinasi dengan pasar,” pungkasnya.
Langkah integratif ini diharapkan dapat memperkokoh struktur ekonomi nasional, menjadikan Indonesia lebih mandiri secara energi, dan memiliki daya saing kuat di kancah global.
alfonkpictures.com - News and Entertainment