Kabar Gembira! Warga Berpenghasilan Rendah Kini Bisa Punya Hunian Layak, Pajak BPHTB Resmi Di-Nol-kan
Gebrakan Hunian Rakyat: Presiden Prabowo Targetkan 400 Ribu Bedah Rumah dan Optimalisasi Lahan BUMN
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat akses hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Senin (6/4/2026), Presiden menginstruksikan langkah-langkah strategis mulai dari peningkatan masif program bedah rumah hingga penggunaan lahan negara di kawasan perkotaan untuk rumah susun.
Loncatan Drastis Program Bedah Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun titik balik bagi renovasi rumah rakyat. Pemerintah menargetkan 400.000 unit rumah untuk dibedah tahun ini, melonjak tajam dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 45.000 unit.
"Tahun lalu ada sekitar 220 kabupaten/kota yang tidak dapat. Tahun ini, atas arahan Bapak Presiden Prabowo, seluruh kabupaten/kota di Indonesia akan mendapatkan program bedah rumah," ujar Maruarar dalam keterangan persnya di Jakarta.
Program ini diproyeksikan tidak hanya memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal secara berkeadilan di seluruh penjuru tanah air.
Sinergi Lahan Negara dan Danantara
Salah satu poin krusial dalam rapat tersebut adalah optimalisasi lahan-lahan strategis milik negara, khususnya aset BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI). Maruarar menjelaskan bahwa lahan-lahan tersebut akan diprioritaskan untuk pembangunan rumah susun, guna menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga kelas menengah.
Untuk mengeksekusi visi ini, Presiden telah memerintahkan sinergi lintas kementerian:
Kementerian ATR/BPN: Di bawah Menteri Nusron Wahid, ditugaskan mempercepat penyediaan dan verifikasi lahan.
Danantara: Bertanggung jawab atas skema pembiayaan dan manajemen pembangunan yang masif.
Kementerian PKP: Melakukan eksekusi pembangunan dan memastikan ketepatan sasaran hunian.
"Jadi lahan yang dipersiapkan Pak Nusron, pembiayaan dan pembangunannya oleh Danantara. Sinergi ini sudah diputuskan untuk dikerjakan secara masif," tegas Maruarar.
Proyek Percontohan di Senen dan Bandung
Sebagai bukti nyata di lapangan, pemerintah tengah mengebut pembangunan hunian di kawasan Jalan Kramat, Senen, Jakarta Pusat. Proyek yang mencakup sekitar 324 unit rumah ini ditargetkan selesai pada 15 Juni 2026. Selain itu, PT KAI juga sedang menyiapkan 500 unit tambahan di Jakarta.
Langkah serupa juga mulai merambah ke Jawa Barat. Maruarar menyebut pihaknya telah menyisir lahan-lahan potensial milik kereta api di Kota Bandung untuk segera memulai pembangunan pada akhir bulan ini.
Insentif Pajak dan Gotong Royong Nasional
Guna meringankan beban masyarakat, pemerintah memastikan intervensi nyata melalui kebijakan fiskal. Pajak-pajak seperti BPHTB (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) kini telah digratiskan bagi MBR.
Selain mengandalkan APBN, Maruarar menekankan pentingnya semangat gotong royong. Pihak swasta mulai menunjukkan kontribusi nyata, salah satunya komitmen dari Astra untuk membangun 1.000 unit rumah susun melalui skema CSR yang nantinya akan diserahkan kepada negara.
"Ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi masa depan untuk mengurangi kemiskinan dan memastikan setiap rakyat Indonesia memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan bermartabat," tutupnya.