Lapor ke Presiden, Menaker Pastikan Program Magang dan Vokasi Jadi Prioritas Nasional 2026
JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/4/2026). Pertemuan tersebut bertujuan untuk melaporkan capaian signifikan program strategis ketenagakerjaan, khususnya terkait Program Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi.
Dalam laporannya, Menaker menyampaikan bahwa Program Magang Nasional Batch 1 telah resmi berakhir dengan menjaring sebanyak 14.000 lebih peserta. Saat ini, para alumni program tersebut tengah memasuki tahapan sertifikasi kompetensi.
"Peserta magang batch satu sekarang sedang menyiapkan diri untuk melakukan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) secara gratis di balai-balai Kemnaker," ujar Yassierli saat memberikan keterangan pers usai pertemuan.
Presiden Prabowo menyambut baik laporan tersebut, terutama terkait efektivitas program dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Menaker menambahkan, pemerintah juga tengah mengevaluasi rencana penambahan kuota magang nasional untuk batch selanjutnya, yang akan dikoordinasikan bersama Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian.
Selain program magang, Menaker memaparkan progres Pelatihan Vokasi Nasional Batch 1 yang sedang berjalan. Program ini menyasar 10.500 peserta yang terdiri dari lulusan Perguruan Tinggi, SMA, serta SMK.
"Pelatihan vokasi ini kami jadikan solusi strategis untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja. Dengan berbagai skema dan sebaran balai pelatihan yang kita miliki, Bapak Presiden memberikan dukungan penuh agar ini menjadi salah satu program prioritas di tahun 2026," tegasnya.
Persiapan May Day dan Isu Regulasi Di sisi lain, Menaker juga memberikan sinyal adanya perkembangan terbaru mengenai regulasi ketenagakerjaan menjelang peringatan Hari Buruh (May Day). Ia menyebutkan bahwa Presiden direncanakan akan mengumumkan langsung kebijakan terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam waktu dekat.
Menutup keterangannya, Yassierli menegaskan bahwa kehadiran keterwakilan unsur buruh dalam kabinet merupakan bagian dari dinamika organisasi, namun pemerintah tetap fokus pada percepatan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan daya saing tenaga kerja nasional secara objektif.