Menko Muhaimin Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di Akhir 2026, Siapkan Tambahan Anggaran UMKM Rp1 Triliun

Menko Muhaimin Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di Akhir 2026, Siapkan Tambahan Anggaran UMKM Rp1 Triliun JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga menyentuh nol persen pada akhir tahun 2026. Hal tersebut disampaikan usai melaporkan progres kinerja kementeriannya kepada Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Dalam keterangannya, Menko Muhaimin memaparkan bahwa pemerintah optimistis angka kemiskinan nasional akan terus menurun secara bertahap. Berdasarkan data yang dihimpun, angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 8,57 persen telah turun menjadi 8,25 persen pada 2025. "Hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36 persen pada tahun 2026 ini. Kami sangat optimis kemiskinan ekstrem nol persen bisa terwujud di 2026 dan kemiskinan umum di angka 5 persen pada 2029," ujar Muhaimin. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagai wilayah prioritas pengentasan kemiskinan. Seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan untuk berkonsentrasi penuh pada wilayah-wilayah tersebut. Satu Data dan Subsidi Tepat Sasaran Muhaimin juga menekankan pentingnya penggunaan data tunggal sosial ekonomi sebagai basis utama penyaluran bantuan pemerintah. Hal ini dilakukan agar anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp508,2 triliun, yang mencakup PKH, bantuan tunai, hingga iuran JKN, benar-benar tepat sasaran. "Bapak Presiden memerintahkan agar seluruh kementerian dan lembaga konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi. Termasuk subsidi energi juga diarahkan agar lebih tepat sasaran," tambahnya. Dorong UMKM Melalui Aset BUMN Selain pengentasan kemiskinan, sektor pemberdayaan ekonomi menjadi fokus utama. Muhaimin mengungkapkan telah mengajukan tambahan anggaran minimal sebesar Rp1 triliun khusus untuk program UMKM dan ekonomi kreatif. Salah satu terobosan yang diinstruksikan adalah pemanfaatan aset-aset kementerian maupun BUMN yang tidak terpakai (idle) untuk digunakan sebagai ruang display, pemasaran, hingga festival produk lokal. "Kita minta seluruh jajaran memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh. Tempat-tempat idle milik BUMN maupun lembaga harus dimanfaatkan agar UMKM mendapatkan ruang pemasaran yang lebih luas," tegasnya. Pemerintah juga berjanji akan terus mempermudah akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit usaha kecil menengah lainnya untuk memastikan geliat ekonomi di tingkat akar rumput tetap terjaga. alfonkpictures.com - News and Entertainment