Panggil Menteri ESDM, Presiden Prabowo Pastikan Pasokan Energi Aman dan Evaluasi IUP Mangkrak
.
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beserta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026). Pertemuan tersebut fokus pada dua agenda utama: jaminan ketahanan energi nasional dan penataan perizinan sektor pertambangan.
Ketahanan Energi di Atas Standar
Usai diterima oleh Presiden, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan kepastian bahwa pasokan energi nasional saat ini dalam kondisi yang sangat stabil. Ia melaporkan bahwa cadangan berbagai komoditas energi berada di atas batas aman yang ditetapkan.
"Tadi saya melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG, maupun crude (minyak mentah), semua di atas standar minimum nasional. Jadi, insyaallah enggak ada masalah," ujar Bahlil kepada awak media.
Kepastian ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi dan konsumsi masyarakat, mengingat cadangan energi merupakan pilar krusial dalam ketahanan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Tindakan Tegas Terhadap IUP Mangkrak
Selain membahas pasokan energi, agenda penting lainnya adalah evaluasi terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bahlil melaporkan perkembangan penataan izin, terutama yang berlokasi di kawasan hutan dan wilayah yang tidak dikelola secara produktif oleh pemegang izin.
Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan evaluasi ini sejak satu hingga dua bulan yang lalu. Fokusnya adalah pada perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki izin lengkap secara administrasi, namun tidak kunjung menjalankan operasionalnya di lapangan.
"Sudah punya IUP, izinnya sudah lengkap, tapi enggak pernah dijalankan. Bapak Presiden menginstruksikan untuk dilakukan evaluasi, dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu," tegas Bahlil.
Komitmen Tata Kelola Tambang
Pertemuan di Istana Merdeka ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam membenahi tata kelola sektor pertambangan. Presiden Prabowo menekankan bahwa sumber daya alam harus dikelola secara efektif, berkeadilan, dan memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan nasional.
Langkah evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa setiap jengkal lahan tambang yang telah diberikan izin benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi negara, bukan sekadar menjadi aset tidur bagi pemegang izin.
alfonkpictures.com - News and Entertainment