Sah! Mulai 1 Juni, Presiden Prabowo Wajibkan Devisa Ekspor Masuk Danantara, Investor Diminta Tenang!
Kebijakan DHE dan Tata Kelola Ekspor Strategis Siap Berlaku Mulai 1 Juni, Pemerintah Pastikan Iklim Investasi Tetap Kondusif
JAKARTA – Pemerintah memastikan kesiapan implementasi dua kebijakan ekonomi strategis yang akan mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut meliputi pelaksanaan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) serta tata kelola ekspor komoditas utama melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mendampingi sejumlah menteri ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia dalam rapat kerja bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ujar Airlangga Hartarto kepada awak media.
Selain aturan penempatan DHE, agenda utama yang dilaporkan kepada Kepala Negara adalah mekanisme pelaksanaan ekspor komoditas strategis nasional, seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferroalloy yang kini dikoordinasikan di bawah PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Rampungkan Regulasi dan Sosialisasi Kilat
Guna memastikan transisi kebijakan berjalan mulus tanpa hambatan teknis, Menko Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tengah bergerak cepat menyelesaikan seluruh instrumen hukum yang diperlukan sebelum tenggat waktu perpindahan sistem.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), dari Bank Indonesia (BI), maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” tuturnya.
Langkah taktis juga diambil dengan langsung menggelar forum sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha terkait pada hari yang sama guna menyamakan persepsi. “Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 16.00 (WIB), sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” tambah Airlangga.
Pelaku Usaha dan Investor Diminta Tidak Khawatir
Menanggapi potensi kekhawatiran dari pelaku usaha dan dunia internasional mengenai keterlibatan PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Menko Perekonomian memberikan jaminan bahwa tata niaga dan operasional ekspor riil tidak akan mengalami guncangan. Seluruh aktivitas ekspor dipastikan tetap berjalan melalui korporasi yang ada saat ini.
“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya (batu bara, CPO, maupun feronikel),” kata Airlangga menenangkan.
Ia menjelaskan bahwa pada tahap awal ini, fungsi Danantara berfokus pada keterbukaan aspek pelaporan data. Sistem baru tersebut akan terus dipantau dan disempurnakan secara bertahap. “Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine-tune sistemnya,” jelasnya. Terkait struktur manajemen baru, pihak Danantara sendiri yang nantinya akan mengumumkan susunan pengurus Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) ke publik.
Antisipasi Geopolitik: Perpanjangan WFH dan Stimulus Kuartal II
Di samping pembenahan di sektor perdagangan internasional, rapat bersama Presiden Prabowo juga menyoroti langkah-langkah mitigasi domestik demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional dari dinamika geopolitik global.
Mengingat situasi konflik internasional dan ketidakpastian global yang masih berlangsung, pemerintah mengambil keputusan taktis untuk melanjutkan kebijakan work from home (WFH) bagi sektor-sektor tertentu.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” ungkap Menko Airlangga.
Selain perpanjangan WFH, pemerintah kini sedang merumuskan paket stimulus ekonomi baru yang ditujukan untuk memacu konsumsi dan perputaran modal domestik. Berbagai bentuk insentif tersebut dipersiapkan secara matang agar mampu mendongkrak performa makro Indonesia sepanjang kuartal kedua tahun ini.
Melalui integrasi kebijakan ini, pemerintah berkomitmen penuh memperkuat fondasi ekonomi nasional, memastikan cadangan devisa negara tetap kokoh di dalam negeri, menjamin kelancaran arus ekspor, sekaligus memelihara kepercayaan pasar global terhadap iklim investasi di Indonesia.