DPR dan Pemerintah Gelar Rakor Kilat, Amankan Likuiditas Perbankan hingga Pangkas Harga Gas Industri
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama jajaran pemerintah dan otoritas moneter menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral guna merespons ketidakpastian global serta memperkuat fundamental fiskal dan moneter nasional. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kebijakan strategis jangka pendek, mulai dari penguatan likuiditas perbankan hingga intervensi penurunan harga gas untuk menyelamatkan sektor industri dari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa rakor ini sengaja diinisiasi sebagai langkah mitigasi cepat terhadap dinamika ekonomi terkini. "Kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini," ujar Dasco dalam konferensi pers usai rakor di Gedung DPR RI.
Berikut adalah poin-poin krusial hasil kesepakatan dalam rakor tersebut:
1. Stabilitas Makro Terjaga, Aliran Modal Asing Masuk Masif
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menekankan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi jangka pendek di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia yang mulai menekan inflasi dan daya beli masyarakat. Meski rupiah mengalami pelemahan, fundamental ekonomi domestik dinilai tetap kuat.
Senada dengan hal itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa kebijakan mengerek BI Rate sebesar 100 basis poin ke level 5,75% terbukti efektif memicu penyesuaian harga (repricing) instrumen keuangan.
"Sepanjang bulan Juni, terjadi aliran modal masuk (inflow) yang signifikan. Secara year-to-date hingga 26 Juni, inflow pada portofolio SBN dan SRBI telah mencapai sekitar 9 miliar dolar AS. Ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor asing," kata Destry. BI juga mempertebal ekspansi likuiditas pasar dari Rp600 triliun pada Mei menjadi Rp1.000 triliun pada akhir Juni demi mencegah gejolak di pasar uang dan valas.
2. Defisit Fiskal Aman, Dana Pemerintah di Bank Diperpanjang
Dari sisi fiskal, Wakil Menteri Keuangan memastikan bahwa APBN tetap sehat dengan defisit per Mei yang terjaga di angka 0,7%, dan diproyeksikan tetap berada di bawah 3% hingga akhir tahun. Penerimaan pajak juga dilaporkan tumbuh positif sebesar 19,1%.
Guna mendukung ekspansi kredit perbankan yang saat ini tumbuh 11,5% (year-on-year), pemerintah mengambil kebijakan strategis terkait likuiditas. "Dana pemerintah di perbankan sebesar Rp281 triliun diputuskan untuk dikembalikan dan diperpanjang penempatannya hingga Desember 2026. Kami juga menyiapkan tambahan Rp100 triliun sebagai standby likuiditas agar bank tetap bisa menyalurkan kredit yang permintaannya sedang tinggi," jelas Wamenkeu.
3. Intervensi Harga Gas: LNG Industri Dipangkas Jadi 13 Dolar AS
Kebijakan yang paling dinantikan sektor riil datang dari sektor energi. Merespons jeritan Asosiasi Pelaku Industri (seperti sektor keramik) dan serikat pekerja (KSPI) terkait lonjakan harga gas akibat penurunan produksi sumur di wilayah barat Jawa, pemerintah langsung melakukan intervensi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah membagi skema harga gas menjadi tiga tahap guna menyelamatkan lapangan pekerjaan:
HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu): Tetap dikunci di angka 6,5 hingga 7 dolar AS per MMBTU.
Gas Pipa Non-HGBT (Sumur Jawa): Tetap di angka 9,6 dolar AS per MMBTU.
LNG Industri (Pasokan luar Jawa): Dipangkas dari harga pasar sebesar 20–23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU.
"Presiden memerintahkan langsung untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan. Kita harus ikat pinggang. Masalahnya bukan tidak ada gas—gas kita cukup dan tidak impor—tapi biaya transportasi dan regasifikasi LNG dari Papua atau Kalimantan yang membuat mahal. Maka kita putuskan harga LNG industri turun menjadi 13 dolar AS," tegas Bahlil.
Sinergi Bak Tim Sepak Bola
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang turut hadir mewakili pemerintah pusat, mengibaratkan pengelolaan ekonomi nasional saat ini seperti sebuah tim sepak bola yang sedang berlaga di Piala Dunia.
"Mengurusi ekonomi ini bagaikan tim sepak bola. Semua harus saling berkoordinasi dan memberi masukan, mulai dari kebijakan makro, fiskal, hingga sektor riil di lapangan seperti masalah gas industri ini," pungkasnya.
Langkah cepat kolaborasi antara DPR, BI, Kemenkeu, Kemenkes, dan Kementerian ESDM ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan sentimen positif bagi pasar serta pelaku industri nasional dalam menghadapi sisa tahun anggaran ke depan.
alfonkpictures.com - News and Entertainment