Gebrakan Baru Fiskal 2027! Menkeu Purbaya Siap Amankan Proyek 'Makan Bergizi Gratis' Lewat APBN Sehat.


Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Hingga 6,5% di 2027, Menkeu Purbaya Paparkan Strategi KEM PPKF dalam Rapat Paripurna DPR RI

JAKARTA — Menteri Keuangan, Purbaya, menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027. Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 ini digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).

Dalam pidatonya, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa KEM PPKF tahun 2027 ini memiliki nilai yang sangat strategis karena merupakan yang pertama kali dalam sejarah disampaikan langsung oleh Presiden, sekaligus menjadi dokumen fiskal pertama di bawah kepemimpinannya sebagai Menteri Keuangan. Dokumen ini didesain sebagai fondasi utama menuju target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029.

Target Makro dan Postur Fiskal 2027

Pemerintah memproyeksikan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 berada pada kisaran 5,8% hingga 6,5%. Untuk menopang pertumbuhan tersebut, berikut sejumlah asumsi dasar makro ekonomi dan postur fiskal yang diusulkan oleh pemerintah:

  • Pertumbuhan Ekonomi: 5,8% – 6,5%

  • Inflasi: Dijaga pada kisaran 1,5% – 3,5%

  • Nilai Tukar Rupiah: Rp16.800 – Rp17.500 per US Dolar

  • Suku Bunga SBN (10 Tahun): 6,5% – 7,3%

  • Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP): 70 – 95 Dolar AS per barel

  • Defisit Anggaran: 1,8% – 2,4% dari PDB

  • Pendapatan Negara: 11,82% – 12,40% dari PDB

  • Belanja Negara: 13,62% – 14,80% dari PDB

Strategi Menggerakkan Ekonomi Lebih Cepat

Menkeu Purbaya menjelaskan ada empat strategi utama yang akan ditempuh pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pertama, menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan agar saling menguatkan tanpa menimbulkan dampak saling menjatuhkan (crowding out effect). Kedua, mengakselerasi investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor melalui optimalisasi peran Danantara guna menarik partisipasi investor global.

Ketiga, menjaga daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial (Perlinsos) yang tepat sasaran, stabilitas harga, serta pengendalian inflasi. Keempat, menggenjot efektivitas berbagai program unggulan nasional.

"Berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas," ujar Menkeu Purbaya di hadapan pimpinan dan anggota dewan.

8 Kluster Prioritas dan Pembiayaan Inovatif

Kebijakan fiskal 2027 akan difokuskan untuk mendukung 8 kluster program prioritas nasional, yang mencakup: kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan. Program prioritas ini ditopang oleh satu penguat (enabler) di bidang pertahanan, penegakan hukum, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Terkait dengan pengelolaan defisit anggaran, Menkeu memastikan pemerintah akan bersikap hati-hati (pruden) dan terukur guna menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah dan panjang. Pemerintah akan memanfaatkan skema pembiayaan yang inovatif, bekerja sama dengan Danantara, Special Mission Vehicles (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), serta Sovereign Wealth Fund (SWF) untuk menyediakan bantalan fiskal (fiscal buffer) yang andal.

Menutup tanggapannya, Menkeu Purbaya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi di DPR RI atas masukan dan catatan kritis yang diberikan. Pemerintah berharap proses pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2027 ini dapat berjalan lancar sesuai jadwal demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera lebih cepat.