Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 mencatatkan sejumlah terobosan besar, mulai dari pemangkasan masa antrean, penurunan biaya, hingga peningkatan fasilitas jemaah reguler setara hotel bintang lima. Kesuksesan operasional kementerian baru ini mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut mengemuka usai Presiden Prabowo menerima pimpinan DPR RI, Tim Pengawas (Timwas) Haji, Komisi VIII DPR, serta Menteri Haji dan Umrah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026. Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung satu jam itu molor hingga 2,5 jam karena fokus membahas evaluasi dan rencana strategis haji ke depan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menyampaikan bahwa Kepala Negara secara khusus mengapresiasi sinergi solid antara DPR dan Kementerian Haji yang sukses mengawal pelaksanaan rukun Islam kelima tahun ini dengan baik.
"Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Haji, pimpinan DPR, Komisi VIII, serta 2.000 petugas haji yang berdedikasi penuh di lapangan," ujar Mensesneg dalam keterangan persnya.
Biaya Turun, Jemaah Reguler Masuk Hotel Bintang 5
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Timwas Haji 2026, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengungkapkan bahwa perbaikan signifikan berhasil dieksekusi di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Melalui kerja Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah, ongkos naik haji berhasil ditekan.
"Alhamdulillah, melalui pengawasan ketat sejak penetapan di Panja, ongkos naik haji bisa berkurang Rp6 juta dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Ini berdampak langsung pada 200 sekian ribu jemaah kita," kata Cucun.
Selain efisiensi biaya, Timwas DPR menyoroti lompatan besar pada fasilitas jemaah haji reguler. Jika biasanya fasilitas premium hanya dinikmati jemaah haji khusus, tahun ini hampir 17.000 jemaah haji reguler Indonesia ditempatkan di hotel bintang lima yang berada di Zona 1, persis di sekeliling Masjid Nabawi, Madinah.
Terobosan juga menyasar sektor konsumsi. Kementerian Haji dinilai sukses menegosiasikan menu makanan yang lebih variatif dengan pihak syarikah (vendor Arab Saudi). "Kalau dulu menunya monoton ayam dan kentang, sekarang jauh lebih variatif. Bahkan nasi yang disajikan sangat adaptif dengan lidah Indonesia karena berasnya langsung kita kirim dari tanah air," tambah Cucun.
Pangkas Antrean Jadi 26 Tahun, Targetkan 12 Tahun
Masalah akut lamanya antrean haji yang di beberapa daerah—seperti Sulawesi Selatan—sempat menyentuh angka 40 hingga 50 tahun, mulai menemukan titik terang. Menteri Haji dan Umrah menyatakan, tahun ini sistem berhasil mengunci batas maksimal antrean di angka 26 tahun.
"Maksimal antrean saat ini bisa kita kunci di 26 tahun. Bahkan untuk jemaah yang berangkat tahun ini, rata-rata masa tunggunya berada di angka 13 sampai 14 tahun," jelas Menteri Haji.
Meski demikian, Menteri Haji menyebut angka tersebut belum membuat Presiden Prabowo puas. Presiden menginstruksikan jajaran kabinet dan DPR untuk memeras otak mencari skema baru agar antrean bisa dipangkas lebih ekstrem lagi.
"Target ke depan bisa kita tekan sampai 12 tahun. Presiden meminta dicarikan cara dan terobosan agar bisa lebih cepat lagi," ungkapnya.
Angka Kematian Jemaah Turun Berkat Skrining Ketat
Terkait evaluasi jemaah wafat, Kementerian Haji mencatat tren positif dengan penurunan angka kematian dibandingkan tahun lalu. Hingga akhir operasional haji, jumlah jemaah yang wafat dilaporkan berada di bawah 300 orang.
Keberhasilan menekan angka fatalitas ini diklaim sebagai buah dari kebijakan pengetatan syarat kesehatan (istitha'ah) sebelum jemaah melakukan pelunasan biaya dan keberangkatan.
"Kami mengawali dengan pemeriksaan kondisi kesehatan yang benar-benar serius di awal. Sebelum pelunasan dicek, sebelum berangkat diperiksa lagi. Alhamdulillah, strategi ini terbukti menekan jumlah kematian, walau tentu evaluasi medis akan terus kita tingkatkan," tegas Menteri Haji.
Terkait rencana jangka panjang, pemerintah juga sempat menyinggung proyeksi pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Proyek ini digadang-gadang oleh Presiden Prabowo sebagai solusi permanen untuk meningkatkan pelayanan sekaligus menekan biaya operasional haji secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.