Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren Dimulai dari Gresik, Menko PM Muhaimin Iskandar Soroti 1,6 Juta Pengangguran Lulusan SMK
GRESIK — Pemerintah resmi meluncurkan program Kawasan Sosial Ekonomi Pesantren sebagai bagian dari strategi nasional penanggulangan kemiskinan dan pemerataan ekonomi berkeadilan. Peluncuran ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, saat melakukan kunjungan kerja di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum, Daban, Pasinan Lemahputih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Menko PM menegaskan bahwa pilihan menjadikan pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat didasari oleh kekuatan ekosistem sosial pesantren yang mengakar kuat di tengah masyarakat Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai cara paling efektif dan cepat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
"Pilihan pesantren untuk penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat ini bukan semata karena saya orang pesantren, tetapi karena tidak ada ekosistem yang paling kuat dan mengakar di tanah air kita selain pesantren. Pesantren adalah ekosistem yang paling siap menjadi ujung tombak perubahan," ujar Muhaimin Iskandar di hadapan jajaran pejabat daerah, pengasuh pesantren, serta mitra strategis pemerintah.
Dorong Orientasi Ekonomi Baru dan Konstitusional
Muhaimin mengungkapkan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk merestrukturisasi arah perekonomian nasional agar manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh segelintir pihak, melainkan berkeadilan dan merata hingga ke tingkat tapak.
Ia menyoroti fenomena modernisasi dan industrialisasi di daerah kaya sumber daya seperti Gresik, yang sering kali menempatkan masyarakat lokal hanya sebagai "penonton" di tanah sendiri.
"Kita tidak ingin kemajuan industri dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas 5 persen justru membuat masyarakat lokal menjadi penonton. Pak Presiden Prabowo telah menginstruksikan untuk merevisi dan mencari jalan baru bagi ekonomi yang lebih berkeadilan sesuai Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Salah satu langkah tegasnya adalah menyatukan tata kelola ekspor sumber daya alam agar tidak ada lagi kebocoran," tegasnya.
Soroti 1,6 Juta Lulusan SMK Pengangguran dan Perubahan Kurikulum
Selain sektor ekonomi, Menko PM memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan vokasi. Ia menyebutkan saat ini terdapat tantangan besar terkait masih tingginya angka pengangguran terbuka dari kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mencapai 1,6 juta orang.
Guna mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong revitalisasi SMK berbasis pesantren melalui penyesuaian kurikulum (link and match) yang adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja nasional maupun global.
"Hari ini ada 1,6 juta pengangguran lulusan SMK. Ini yang sedang terus kita dorong agar bisa cepat bekerja secara produktif. Kita ingin pesantren melahirkan dua tipe kepemimpinan SDM: menjadi pelaku usaha yang tangguh, inovatif, dan kreatif, serta menjadi tenaga kerja yang kompetitif di tingkat global," tambahnya.
Muhaimin menekankan pentingnya kemandirian teknologi dan kompetensi SDM di tengah cepatnya perubahan peta geoekonomi global. Ia mengimbau agar institusi pendidikan, khususnya pesantren, tidak ragu untuk mentransformasi kurikulumnya agar tetap relevan dengan tuntutan zaman.
Agenda yang dihadiri oleh jajaran BAZNAS RI, BPJS Ketenagakerjaan, pimpinan DPR RI, serta Forkopimda Kabupaten Gresik ini diakhiri dengan komitmen sinergi antar-lembaga untuk mengawal pelaksanaan program Kawasan Sosial Ekonomi Pesantren secara intensif dan berkelanjutan.