LABUAN BAJO — Pemerintah pusat bergerak cepat merespons bencana alam yang menerpa wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Atas perintah langsung Presiden, jajaran menteri kabinet, kepala badan, hingga pimpinan BUMN diterjunkan langsung ke lokasi untuk memimpin proses tanggap darurat serta pemulihan pascabencana.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menegaskan bahwa kehadiran tim lengkap dari pusat bertujuan untuk menuntaskan hambatan di lapangan melalui sinkronisasi penanganan dan alokasi sumber daya secara masif.
"Pemerintah pusat full team hadir ke sini untuk memastikan apa masalahnya, apa yang sudah dilakukan, dan apa langkah selanjutnya. Resource pusat untuk tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi sangat besar, sehingga sinkronisasi ini menjadi krusial," ujar Menko PMK dalam keterangan persnya.
Untuk memaksimalkan alur bantuan, pemerintah telah mengaktifkan Pos Komando (Posko) Nasional. Logistik penanganan bencana dari Jakarta dan berbagai daerah dikonsolidasikan melalui Lanud Halim Perdanakusuma sebelum didistribusikan ke titik-titik terdampak. Selain posko pusat, koordinasi lapangan ditopang oleh Posko Komando di Labuan Bajo dan Maumere, serta posko daerah yang dikelola BPBD tingkat provinsi maupun kabupaten.
Pada tahap awal tanggap darurat, pemerintah memprioritaskan dua hal utama: penyelamatan warga terdampak dan pemulihan cepat (quick recovery) infrastruktur vital.
Fasilitas Umum & Aksesibilitas: Perbaikan darurat pada akses jalan dan jembatan agar mobilitas bantuan tidak terputus.
Layanan Dasar: Pemulihan fungsional rumah sakit, penormalan arus listrik, serta perbaikan jaringan telekomunikasi dan internet.
Namun, pemerintah menekankan bahwa proses rekonstruksi nantinya tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti semula, melainkan menerapkan prinsip build back better.
"Kita tidak hanya ingin membangun kembali seperti semula, tetapi membangun lebih baik pascabencana. Kita harus mewujudkan pemda yang tangguh, infrastruktur yang tangguh, dan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana," tegas Menko PMK seraya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada seluruh korban.
Sebagai bentuk komitmen pendampingan jangka panjang, para menteri dan kepala lembaga membagi tugas untuk berkantor dan mengawal langsung isu-isu krusial di wilayah bencana. Bahkan, jajaran pejabat pusat dijadwalkan mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI bersama warga di daerah terdampak sebagai bentuk empati dan solidaritas nasional.