JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen pada paruh kedua tahun kedua masa pemerintahan. Hal tersebut terungkap dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Selasa (21/10/2026), di Jakarta.
Dalam pemaparan para menteri dan kepala lembaga, pemerintah mematangkan sejumlah program stimulus ekonomi kuartal keempat, pengamanan pasar modal, hingga kesiapan cadangan pangan dan energi nasional.
Ekonomi Tumbuh Solid di Atas Rata-Rata Global
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan bahwa perekonomian nasional terus menunjukkan performa positif dengan pertumbuhan mencapai 5,45 persen, melampaui rata-rata global yang berada di kisaran 3 persen. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pertumbuhan tertinggi di antara negara-negara G20 dan kawasan ASEAN.
"Tingkat inflasi juga tetap terkendali di angka 3,28 persen, sementara tingkat pengangguran berada di titik terendah sejak tahun 1994, yakni di angka 4,65 persen," ujar Menko Perekonomian.
Untuk mendongkrak daya beli masyarakat di akhir tahun, pemerintah menyiapkan sejumlah program stimulus kuartal keempat yang meliputi:
Program satu orang satu rekening dengan anggaran Rp4,28 triliun.
Bantuan pangan beras 10 kg per bulan untuk 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp17,54 triliun.
Bantuan subsidi upah Rp300.000 selama 3 bulan bagi 13,3 juta pekerja.
Stimulus Nataru berupa diskon tiket transportasi dan PPN ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara domestik.
Sementara itu, untuk tahun depan, pemerintah menyiapkan sejumlah direktif strategis mulai Januari, di antaranya kelanjutan program magang dan vokasi nasional, PPh ditanggung pemerintah untuk pekerja dengan gaji maksimal Rp10 juta, hingga relaksasi iuran jaminan sosial.
OJK Amankan Pasar Modal dan Beri Sanksi Tegas
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderika, memaparkan langkah-langkah reformasi integritas yang telah ditempuh di pasar modal sejak awal 2026 untuk merespons dinamika global, termasuk catatan dari penyedia indeks global MSCI.
Sebagai bentuk komitmen penegakan hukum (enforcement), OJK baru-baru ini menjatuhkan sanksi terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia senilai Rp1,5 triliun kepada pihak terkait praktik perdagangan terkoordinasi (coordinated trading). Langkah tegas ini, didukung oleh kekuatan domestik dan investor ritel, berhasil memicu rebound di pasar saham dalam dua hari terakhir. Selain itu, OJK memastikan bursa mineral dan komoditas strategis akan mulai beroperasi pada 4 Januari 2026.
Realisasi Investasi Capai Rp3.923 Triliun & Aksi Streamlining BUMN
Menteri Investasi/Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melaporkan capaian realisasi investasi kumulatif selama dua tahun Kabinet Merah Putih (Oktober 2024 hingga September 2026) telah mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 5,4 juta orang.
Di sektor BUMN, program perampingan (streamlining) untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi aset telah menjangkau 364 perusahaan, dan ditargetkan mencapai 700 perusahaan pada akhir Desember mendatang.
Swasembada Pangan: Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah
Menteri Pertanian melaporkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) nasional melonjak ke angka 131, yang merupakan level tertinggi sejak tahun 1992 atau sejak Indonesia merdeka. Lonjakan ini didorong oleh kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen serta kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah.
Stok beras nasional pada Oktober 2026 tercatat mencapai 4,56 juta ton, menjadi cadangan tertinggi sepanjang sejarah. Dengan total kekuatan pangan nasional mencapai 25 juta ton, ketersediaan pangan dipastikan aman hingga Juli tahun depan. Pemerintah bersama TNI dan Kemenhan juga menyiapkan perluasan lahan mineral rawa seluas 2 juta hektar—tanpa membuka hutan primer—guna menjamin ketahanan pangan jangka panjang.
Mentan turut menyoroti adanya anomali harga pada komoditas telur dan beras fortifikasi palsu di pasaran, serta meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang mempermainkan harga konsumen.
Komitmen Ekspor Satu Pintu & Penegakan Hukum Karhutla
Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia menegaskan pentingnya menjaga arah kompas bangsa untuk mengamankan dan mengelola kekayaan alam sepenuhnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan pengawasan melalui kebijakan ekspor satu pintu lewat BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSDI) guna menutup celah kebocoran devisa.
Terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kepala BNPB dan Kapolri melaporkan adanya penurunan titik api di sejumlah wilayah berkat operasi modifikasi cuaca serta tindakan hukum tegas. Polri mencatat penindakan terhadap ratusan laporan polisi, termasuk penetapan tersangka terhadap 11 korporasi yang terindikasi terafiliasi dengan penanaman modal asing (PMA).
Sidang kabinet ditutup dengan penekanan agar seluruh jajaran kabinet terus memperkuat kerja sama tim, menjaga persatuan nasional, serta memastikan program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan infrastruktur desa berjalan bersih dan tepat sasaran.