Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama pemerintah mulai membahas secara intensif tahapan serta prosedur konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mewajibkan Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih oleh MPR dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari.
Pakar hukum tata negara sekaligus pihak yang mengikuti perkembangan pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari ke depan untuk menggelar rapat internal. Rapat ini diagendakan guna menerbitkan surat resmi kepada Presiden yang menyatakan terjadinya kekosongan kursi wakil presiden.
"MPR perlu waktu 3 hari untuk mengadakan rapat mempersiapkan segala sesuatunya, dan setelah itu akan memberikan surat kepada Presiden," ujar perwakilan dalam pertemuan tersebut di kompleks Istana.
Setelah surat pemberitahuan resmi diterima, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk menyerahkan dua nama bakal calon wakil presiden kepada MPR. Meski tenggat waktu konstitusional maksimal adalah 60 hari bagi MPR dan 14 hari bagi Presiden, pihak istana dan parlemen sepakat untuk mempercepat proses ini. Seluruh rangkaian pemilihan ditargetkan dapat rampung sebelum akhir Desember 2026.
Kewenangan Penuh Presiden dan Pertimbangan Koalisi
Menanggapi spekulasi publik mengenai mekanisme verifikasi maupun keterlibatan lembaga independen, ditegaskan bahwa pemilihan wakil presiden pengganti ini sepenuhnya merupakan mekanisme politik yang diatur secara konstitusional melalui UUD 1945, Undang-Undang MD3, serta tata tertib MPR. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipastikan tidak memiliki peran dalam proses ini karena pemilihan dilakukan secara langsung oleh anggota MPR.
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengajukan dua nama calon. Kendati demikian, merujuk pada ketentuan Undang-Undang MD3, pengajuan nama tersebut juga akan mempertimbangkan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
"Tidak ada larangan apapun sekiranya beliau mengajukan calon dari partai Pak Presiden sendiri, karena partai Pak Presiden itu adalah partai pengusung utama dalam koalisi," jelasnya, sembari menambahkan bahwa Presiden direncanakan akan melakukan komunikasi dan konsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung.
Pemerintahan Tetap Berjalan Normal
Mengenai kekhawatiran adanya gangguan terhadap roda pemerintahan—terutama di tengah agenda luar negeri Presiden—dipastikan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden tidak akan menghambat kinerja eksekutif.
Berdasarkan konstitusi, tugas utama wakil presiden adalah membantu Presiden atas permintaan Presiden. Tanpa adanya wakil presiden, kepala negara tetap dapat menjalankan roda pemerintahan secara penuh, baik dari dalam maupun luar negeri. Koordinasi pemerintahan harian juga akan ditopang oleh para menteri koordinator dan jajaran menteri kabinet yang menjalankan tugas sesuai portofolio undang-undang masing-masing.
alfonkpictures.com - News and Entertainment