Redam Ketegangan di Pidie, Pemerintah Turun Tangan dan Kawal Pemulihan Korban


BANDA ACEH — Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmen penuhnya untuk mengusut tuntas insiden yang terjadi di Kabupaten Pidie, Aceh, yang merenggut korban jiwa dan melukai sejumlah warga serta aparat. Penanganan perkara ini dilakukan secara transparan melalui investigasi mendalam serta koordinasi lintas lembaga, termasuk menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dalam konferensi pers yang digelar di Banda Aceh. Hadir mendampingi dalam konferensi pers tersebut Kapolda Aceh Inspektur Jenderal Polisi Ruddi Setiawan, Pangdam Aceh Brigadir Jenderal TNI Mahesa Fitriadi, serta Deputi Bidang HAM Kemenko Kumham Imipas Prof. Muhammad Siddiq Armia. Belasungkawa dan Penanganan Korban Pemerintah menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Afzalur Riza, warga Gampong Baru, Kecamatan Tiro, yang menjadi korban dalam peristiwa pada Rabu, 4 November 2026 lalu. Pemerintah juga mendoakan pemulihan bagi para korban luka. Berdasarkan data aparat, insiden keributan antara aparat gabungan TNI (personel Yonif) dan masyarakat Desa Pulau Kenari tersebut terjadi di sela-sela peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini mengakibatkan 13 warga dan 6 personel TNI mengalami luka-luka. Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyatakan bahwa para korban telah mendapatkan penanganan medis secara optimal di RSUD Tengku Abdullah Syafii dan RSUD Tengku Cik Ditiro Sigli. "Dari 13 warga yang terluka, empat orang telah diperbolehkan pulang. Kami terus memantau kondisi korban dan memastikan perawatan berjalan maksimal," ujar Irjen Pol. Ruddi. Sementara itu, Pangdam Aceh Brigjen TNI Mahesa Fitriadi mengungkapkan bahwa dari enam personel TNI yang terluka, lima orang masih menjalani perawatan di Polban/Kodim Sigli dan satu orang telah kembali. Pihaknya menegaskan tengah menjalankan investigasi dan pendalaman internal secara transparan. "Saat ini kami masih melakukan pendalaman dan investigasi internal untuk mengetahui secara jelas kronologi dan tindakan di lapangan, termasuk pemeriksaan terhadap penggunaan senjata. Hasilnya tentu akan kami sampaikan kepada publik," jelas Brigjen Mahesa. Libatkan Komnas HAM dan Jaga Kondusifitas Menko Yusril menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi Komnas HAM untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan secara independen. Komunikasi intensif telah dilakukan dengan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah yang dijadwalkan turun langsung ke Aceh bersama perwakilan Komnas HAM setempat. "Pemerintah menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya. Kita harus mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Pemerintah mempersilakan dan mendukung Komnas HAM menjalankan tugas penyelidikan sesuai kewenangannya dengan tetap berkoordinasi bersama aparat di lapangan," ujar Yusril. Aparat keamanan bersama pemerintah daerah turut mengimbau masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Pidie, agar tetap tenang, menahan diri dari provokasi, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi di media sosial yang berpotensi memecah belah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Penyelesaian Isu Strategis: Bendera Aceh dan Blang Padang Dalam kesempatan yang sama, Menko Yusril turut memaparkan langkah konkret pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menuntaskan sejumlah persoalan mendasar menyangkut kekhususan dan keistimewaan Aceh, yakni status lahan Blang Padang dan regulasi Bendera Aceh. Terkait Bendera Aceh, Yusril menegaskan bahwa pembahasannya berlandaskan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Bendera tersebut diposisikan sebagai simbol kekhususan dan keistimewaan daerah, bukan simbol kedaulatan terpisah. Pemerintah pusat terus mengupayakan titik temu melalui musyawarah bersama Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan tokoh masyarakat agar tercapai kesepahaman tanpa salah tafsir. Sementara terkait Lahan Blang Padang, pemerintah tengah menindaklanjuti proses administrasi, pengukuran ulang, serta penetapan status wakafnya agar kembali pada fungsi aslinya sebagai tanah wakaf Sultan Iskandar Muda. Pemerintah pusat juga telah menyiapkan alokasi APBN untuk pengadaan lahan pengganti bagi Kementerian Pertahanan selaku pengelola BMN sebelumnya. "Pemerintah tidak tinggal diam dan terus bekerja untuk mencari penyelesaian terbaik bagi Aceh. Mari kita jaga ketenangan, saling bermusyawarah, dan menempatkan setiap persoalan sesuai porsinya demi menjaga Aceh yang aman, damai, dan kondusif," tutup Yusril. alfonkpictures.com - News and Entertainment